MAKASSAR, 20 Maret 2022 – PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IDX: IPCM), anak perusahaan Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), secara resmi meletakan lunas untuk 3 kapal pandu baru dengan daya masing-masing minimal 2 x 300 HP Outboard Engine, pada Senin (14/3/2022).

Kegiatan peletakan lunas (keel laying) ini menjadi tradisi tersendiri yang menandai dimulainya konstruksi kapal secara formal. Hingga saat ini, progress fisik kapal pandu tersebut telah mencapai 7,91%. Salah satu yang dilakukan pada Senin lalu adalah tradisi pengelasan pelat ke lambung kapal yang dilambangkan sebagai kesuksesan bagi nakhoda dan awak kapal selama kapal beroperasi.

Bertempat di Hanggar Galangan PT Yasa Wahana Tirta Samudera (YWTS) di Semarang, acara tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kepala KSOP Semarang Dian Lesmana, Perwakilan Dewan Komisaris IPCM Sayed Junaidi Rizaldi, Direktur Armada dan Operasi IPCM M. Iqbal, Direktur Utama PT YWTS Mario Siahaan serta Kepala SBU Marine dan Offshore PT BKI Arief B. Satria dan Kepala Cabang Semarang PT BKI Aprianto Hani W selaku konsultan pengawas.

Direktur Armada dan Operasi IPCM M. Iqbal mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung proses pembangunan tiga kapal pandu ini.

“Ini adalah awal yang baik dan tentu kerja keras seluruh tim sangat dibutuhkan. Keel Laying ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi IPCM dalam program pembangunan kapal baru dan menunjukkan kemajuan perusahaan yang baik hingga saat ini,” kata M. Iqbal.

Kapal pandu ini memiliki desain High Speed Craft dari material aluminium yang telah terbukti baik dalam fungsinya mengangkut pandu ke kapal. Kapal ini dapat menampung hingga 8 orang, dan dapat mencapai kecepatan operasional 18 knot.

Pembangunan tiga kapal ini diharapkan dapat semakin mendukung kelancaran operasional dan perkuatan armada milik IPCM dalam memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa serta ekspansi usaha IPCM ke depan.

MAKASSAR, 20 Maret 2022 – PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group melakukan sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk lebih menciptakan budaya bersih di lingkungan perusahaan.

Kegiatan yang menghadirkan Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen. Pol. Agung Makbul ini berlangsung secara hybrid selama dua hari, Rabu dan Kamis (16 – 17/3/2022).

Dalam pemaparannya, Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen. Pol. Agung Makbul mengungkapkan, saat ini ada lima prioritas reformasi hukum di Indonesia.

“Pertama pemberantasan pungutan liar, kedua pemberantasan penyelundupan, ketiga percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK, keempat relokasi lapas, dan kelima adalah perbaikan layanan hak paten merek dan desain,” urainya.

Adapun pungutan liar atau pungli kata Agung Makbul, merupakan hal-hal yang menjadi kerugian negara, kerugian kebijakan negara, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, conflict of interest dan gratifikasi.

Dia mengatakan bahwa sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dilakukan pada hari ini (Rabu), agar pungli tidak terjadi di lingkungan Pelindo khususnya Pelindo Jasa Maritim karena akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

“Tugas bapak dan ibu adalah berani untuk memberikan suatu teguran kepada siapa pun yang melakukan pungli, utamanya di lingkungan pelabuhan. Menjadi agent of change, berani untuk melakukan suatu perubahan,” tegasnya.

Sebab lanjut Sekretaris Satgas Saber Pungli, ada lima hal yang harus dilakukan untuk sebuah institusi yang clear dan clean. “Pertama SDM, kedua operasional, ketiga sarana prasana, keempat ide, inisiatif dan kreativitas, serta yang kelima adalah anggaran,” tukasnya.

Sementara itu dalam arahannya, Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi mengatakan bahwa sejatinya sosialisasi ini merupakan pengingat kembali bahwa kita insan Pelindo maupun Pelindo Jasa Maritim diharapkan menjadi garda yang efektif untuk mencegah berbagai peluang timbulnya kemungkinan pungutan liar di wilayah pelabuhan maupun wilayah operasional Pelindo Jasa Maritim.

“Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” ujarnya.

“Kita ingin menciptakan budaya bersih terutama untuk operasional di wilayah Pelindo Jasa Maritim,” imbuhnya.

Dia berharap agar seluruh insan Pelindo Jasa Maritim menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan pungli di lingkungan pelabuhan.

Tentang Pelindo Jasa Maritim

PT Pelindo Jasa Maritim atau yang disingkat dengan SPJM merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang dibentuk pada 1 Oktober 2021 lalu seiring dengan proses integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Jasa Maritim memiliki bisnis dan pengalaman di bidang jasa layanan kapal, kelautan, peralatan, dan jasa kepelabuhanan lainnya seperti pengerukan, utilitas, dan energi. Wilayah operasional PJM mencakup seluruh Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, serta terbuka kesempatan kerja sama baik domestik maupun luar negeri.

Narahubung:
Diani V. A. Nangkah
Sekretaris Perusahaan
PT Pelindo Jasa Maritim
Jl. Soekarno No 1, Makassar
Email : sekper.jasamaritim@pelindo.co.id