PRESS RELEASE

NO: 06/SPJM/X/PELINDO-2024

Jakarta, 28 Oktober 2024 – PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX:IPCM) menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2024. Pada laporan keuangan 9M-2024 ini IPCM mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik dari periode yang sama di tahun sebelumnya dengan kenaikan pendapatan sebesar 10,31% menjadi Rp946,62 miliar dari Rp858,11 miliar (YoY). IPCM juga mencatatkan kenaikan laba sebesar dari yang sebelumnya Rp119,77 miliar (YoY) menjadi sebesar Rp121,10 miliar.

Kontribusi utama pendapatan IPCM diperoleh dari jasa pelayanan kapal sebesar Rp873,51 miliar atau 92,27% dari total pendapatan, naik 15,50% (YoY). Kontribusi pendapatan lainnya diperoleh dari jasa pengangkutan dan lainnya sebesar Rp73,11 miliar.

Pendapatan jasa penundaan kapal yang terdiri dari pelabuhan umum senilai Rp392,42 miliar, Terminal Khusus (Tersus) sebanyak Rp317,63 miliar dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebesar Rp163,45 miliar. Peningkatan pendapatan Pelabuhan Umum dan Tersus pada periode ini mengalami kenaikan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 20,37% dari periode tahun sebelumnya dan 39,64% dibanding periode tahun 2023 lalu. Ini menunjukkan IPCM mampu meningkatkan pertumbuhan volume bisnis pada sebagian besar segmen. Pertumbuhan IPCM juga diimbangi dengan kenaikan total aset sebesar 1,07% dari Rp1,52 triliun pada 2023 menjadi Rp1,54 triliun pada 9M-2024.

Direktur Utama IPCM, Shanti Puruhita menyampaikan, ”dari berbagai tantangan yang dihadapi di tahun 2024, kami optimis untuk dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya dan mempertahankan fundamental Perusahaan yang baik. Upaya-upaya penerapan strategi Perusahaan dalam bentuk optimalisasi pelayanan, kesiapan armada dan crew, perawatan kapal serta peningkatan kerjasama dengan mitra, pembaharuan alat produksi dalam bentuk pembangunan kapal serta efektifitas pola kerja yang mengutamakan unsur keselamatan dalam pelayanan pemanduan penundaan kapal untuk kepuasaan pengguna jasa, merupakan komitmen kami.”

Kinerja Perseroan sampai dengan Triwulan III 2024 ini mampu terus dipertahankan dari beberapa aspek.  Langkah IPCM untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra strategis dan asosiasi masih terus aktif dilakukan. Pada 1 April 2024, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI secara resmi memberikan Pelimpahan kepada IPCM untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah Perairan Pulau Obimayor-Pantai Barat pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa Pelabuhan Laiwui Provisi Maluku Utara.

“Sebagai Perusahaan yang menjalankan bisnis pemanduan dan penundaan kapal, IPCM yang mengelola 94 unit kapal terus mengedepankan prinsip ramah lingkungan melalui penggunaan shore connection dan solar panel kapal. Selain terus berkomitmen untuk memenuhi harapan pengguna jasa melalui kualitas pelayanan, IPCM juga konsisten memberikan dampak positif dan berkelanjutan demi ekosistem yang lebih baik lagi” pungkas Shanti.

Selain mencatat performa keuangan yang positif, IPCM juga terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ekosistem berkelanjutan serta terus mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian IPCM untuk pertama kalinya berhasil meraih Annual Report Award (ARA) 2023 sebagai juara 2 untuk katagori perusahaan Go Publik Non Keuangan. Ajang penghargaan dengan tema “Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation” ini diselenggarakan oleh 7 (tujuh) instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Narahubung:

Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar

Sekretaris Perusahaan

PT Pelindo Jasa Maritim

Jl. Soekarno No 1, Makassar

Email: corsecjasamaritim@pelindo.co.id

Facebook: @pelindomaritim

Twitter: @pelindomaritim

Instagram: @pelindomaritim

Youtube: pelindomaritim

Website: www.jasamaritim.co.id

PRESS RELEASE

NO: 04/SPJM/X/PELINDO-2024

MAKASSSAR, 25 Oktober 2024 – PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), salah satu subholding
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Dampak Perubahan Tahapan Persetujuan Lingkungan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Terhadap Stream Bisnis Marine, Equipment dan Port Services (MEPS) di Lingkungan Pelabuhan Indonesia”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di Surabaya dan dihadiri oleh SPJM Grup dan Unit Kerja Pelindo Grup di wilayah Surabaya serta dihadiri dan dibuka langsung oleh Direktur Investasi PT Pelindo (Persero). Dimana pelaksanaan FGD ini juga berkolaborasi bersama
PT Pelindo (Persero) selaku Holding dan mengundang narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, Kegiatan ini merupakan langkah SPJM untuk memastikan bahwa sejalan dengan pertumbuhan bisnis MEPS, SPJM tetap mendukung upaya green initiatives di Pelabuhan dan memastikan compliance terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai perusahaan dengan concern terhadap dampak pada lingkungan, SPJM sebagai bagian dari Pelindo Group mengadakan FGD dengan tujuan memahami perubahan dan tahapan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan persetujuan lingkungan hidup pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan bisnis di MEPS. Pasca berlakunya UU Cipta kerja terdapat beberapa perubahan tahapan Persetujuan Lingkungan hidup yang merupakan sebuah upaya untuk memastikan usaha/kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai salah satu tahapan Persetujuan Lingkungan;

FGD ini merupakan komitmen SPJM tidak hanya dalam melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun juga mendukung upaya ecoport melalui green initiatives. Hal ini selaras dengan program pemerintah untuk membangun Pelabuhan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Ecoport) yang mana manajemen dan operasional mempertimbangkan aspek lingkungan.

Tentang Pelindo Jasa Maritim

PT Pelindo Jasa Maritim atau yang disingkat dengan SPJM merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang dibentuk pada 1 Oktober 2021 pasca integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Jasa Maritim telah berpengalaman dengan mengelola lima klaster bisnis, yaitu jasa layanan marine, jasa peralatan pelabuhan (Equipments), jasa galangan, pengerukan (dredging solution), dan jasa utilitas kepelabuhanan (Port Services).

Wilayah operasional SPJM mencakup seluruh Nusantara yang terbentang dari Malahayati hingga Merauke. SPJM juga terbuka untuk kerja sama dan bersinergi dalam dukungan layanan dengan mitra strategis baik untuk entitas domestik maupun luar negeri.

SPJM saat ini mengelola 8 (delapan) anak perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk., PT Pelindo Marine Service, PT Equiport Inti Indonesia, PT Jasa Peralatan Pelabuhan, PT Energi Pelabuhan Indonesia, dan PT Pengerukan Indonesia, PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), dan PT Lamong Energi Indonesia. SPJM juga memiliki 3 cucu perusahaan yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, PT Berkah Multi Cargo, dan PT Pelindo Energi Logistik. Dengan keberagaman segmen bisnisnya, SPJM mampu menyediakan integrated one stop service bagi pengguna jasanya.

Narahubung:

Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar

Sekretaris Perusahaan

PT Pelindo Jasa Maritim

Jl. Soekarno No 1, Makassar

Email: corsecjasamaritim@pelindo.co.id

Facebook: @pelindomaritim

Twitter: @pelindomaritim

Instagram: @pelindomaritim

Youtube: pelindomaritim

Website: www.jasamaritim.co.id

PRESS RELEASE

NO: 02/SPJM/X/PELINDO-2024

Jakarta, 7 Oktober 2024 – PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) untuk pertama kalinya berhasil meraih Annual Report Award (ARA) 2023 sebagai juara 2 untuk katagori perusahaan Go Publik Non Keuangan pada ajang penganugerahan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Kegiatan penilaian ARA yang dilaksanakan pada sejak Juni s.d. Oktober 2024 ini, bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan tahun buku 2023. Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Sesuai dengan tema yang dipilih untuk ARA 2023, yaitu “Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation”, diselenggarakannya ARA 2023 bertujuan untuk meningkatkan praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang serta mengungkapkannya di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sekaligus untuk mencapai peningkatan kualitas penyajian informasi pada kedua laporan tersebut.

Pelaksanaan ARA 2023, diselenggarakan oleh 7 (tujuh) instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Jumlah total peserta ARA 2023 adalah sebanyak 167 peserta. Peserta ARA 2023 terbagi dalam 10 (sepuluh) kategori yaitu: 1) Go Publik Keuangan; 2) Go Publik Non Keuangan; 3) Non Go Publik Keuangan; 4) Non Go Publik Non Keuangan; 5) BUMN Keuangan; 6) BUMN Non Keuangan; 7) BUMD Keuangan; 8) BUMD Non Keuangan; 9) Non BUMN/Non BUMD Keuangan; 10) Non BUMN/Non BUMD Non Keuangan; dan 11) Syariah Keuangan.

ARA 2023 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan Surat Edaran OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampirannya tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada Peraturan OJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, serta ASEAN CG Scorecard.

Proses penjurian ARA 2023 terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap penilaian desk evaluation, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dipublikasikan di website KNKG, dan tahap wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan high level view dari pimpinan perusahaan mengenai praktik governansi korporat dan internalisasi aspek keberlanjutan yang diterapkan oleh perusahaan, serta mengkonfirmasikan hasil penilaian desk evaluation atas isi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

Dewan Juri yang diketuai oleh Prof. Lindawati Gani, selalu menjaga objektivitas dan independensi penjurian ARA. Hal tersebut tercermin melalui proses penjurian yang dilakukan dan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan berbagai institusi dan profesi, antara lain Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT BEI, KNKG dan IAI. Selain itu di dalam komposisi Dewan Juri juga terdapat elemen akademisi.

Direktur Utama, Shanti Puruhita mengatakan, “Penghargaan ini merupakan bentuk obyektifitas penilaian publik kepada korporasi dan kami berharap penghargaan ini dapat memacu kami untuk semakin meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) termasuk integrasi aspek keberlanjutan dalam proses bisnis Perseroan serta kepercayaan pemegang saham dan stakeholders terhadap IPCM” dalam keterangan resminya, Selasa (8/10).

Narahubung:
Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar
Sekretaris Perusahaan
PT Pelindo Jasa Maritim
Jl. Soekarno No 1, Makassar
Email: corsec.jasamaritim@pelindo.co.id
Facebook: @pelindomaritim
Twitter: @pelindomaritim
Instagram: @pelindomaritim
Youtube: pelindomaritim
Website : www.jasamaritim.co.id